perdagangan internasional indonesia dengan negara lain
Berlabel SNI, Ratusan Produk Perikanan RI Serbu Pasar Luar Negeri
ebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia telah bersertifikat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). Hal itu membuat produk ini mudah masuk ke luar negeri.
Deputi Bidang Koordinator Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Perekonomian, Edy Putra Irawady mengakui, produk perikanan dalam negeri telah mengantongi sertifikat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) sehingga total 9.622 barang dan jasa yang sudah berlabel SNI tersebut.
"Sebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia bersertifikat SNI dan telah diakui internasional. Hasilnya bisa dengan mudah memasok ke luar negeri," ujar dia yang menggantikan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Meski tak menjelaskan secara lebih detail, Edy mengatakan, produk perikanan maupun barang dan jasa lain yang sudah mengantongi SNI ini telah memperoleh prasyarat untuk akses pasar ekspor dan impor di luar negeri.
"Jadi bisa di garisbawahi, fungsi standar bukan instrumen teknis untuk menghambat perdagangan, standar juga menjadi keunggulan usaha domestik dan global, standar sebagai identitas perlindungan konsumen dan pengguna," ujarnya.
Standardisasi, tambah Edy, menjadi ukuran transparansi akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Sehingga pemerintah mendorong SNI sebagai standar barang dan jasa dan mengawasi penerapan serta mempermudah perolehan SNI di lapangan.
"Pengembangan SNI wajib dilakukan untuk mendongrak produk yang berdaya saing global dan bisa diterima konsumen internasional. Standar juga melindungi dari ketidakjelasan spesifikasi teknis," kata dia. (Fik/Ahm)
Korporasi AS Kian Gencar Ekspansi di Indonesia
Sejumlah perusahaan swasta asing asal Amerika Serikat semakin gencar melakukan ekspansi bisnis di Indonesia, dalam bentuk penanaman modal dan perluasan jaringan pasar.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, para pebisnis tersebut akan memperkuat jaringan distribusi dan logistik, melihat tumbuhnya pasar Indonesia yang menjanjikan. “Terutama di daerah-daerah yang baik luar Jawa, maupun daerah-daerah yang kita kategorikan sebagai kota-kota kedua atau secondary city,” kata Bayu usai menemui perwakilan dari US-ASEAN Business Council, di Jakarta, Rabu (13/11/2013).
Menurut Bayu, ekspansi perusahaan asing tersebut membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Hal itu dikarenakan mereka tak hanya membangun jalur distribusi dan logistik di kota-kota utama seperti Jakarta, dan Surabaya, melainkan juga di secondary city.
“Beberapa misalnya itu Jawa Timur bagian timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, itu yang beberapa tadi sempat disebut, beberapa daerah itu sangat prospektif,” kata Bayu.
Sejumlah pebisnis yang hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya ialah dari Caterpillar, Hewlett Packard (HW), Protect & Gambler (P&G), Visa, serta Boeing.
Ini Negara Tujuan Orang Indonesia Berinvestasi Properti di Luar Negeri
Berinvestasi properti di mancanegara memang kurang diminati oleh investor asal Indonesia. Berdasarkan hasil survei hanya 2% responden yang menyatakan memiliki properti di mancanegara dan 10% responden yang berencana membeli properti di luar negeri.
Demikian hasil Property Sentiment Survey Triwulan III-2013, yang dilakukan Rumah.com, anak usaha PropertyGuru Group seperti dikutip Selasa (29/10/2013)
Meskipun jumlahnya tak besar, jenis properti yang diminati orang Indonesia di mancanegara antaralain kondominium 55% dan rumah 55%.
Negara yang menjadi incaran adalah Jerman (43%), Australia (33%), Amerika Serikat (24%), Singapura (21%), dan Malaysia (20%). Alasan mereka membeli properti di mancanegara adalah lingkungan yang lebih kondusif.
CEO PropertyGuru Group Steve Melhuish mengatakan sampai saat ini pasar properti Indonesia merupakan pasar yang unik. Sehingga tak mengherankan minat investor properti di dalam negeri masih dominan. +Rinal Purba
"Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi pemerintah Indonesia, untuk dapat membuat program yang menguntungkan konsumen dalam membeli properti. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan tersedianya suplai properti seiring meningkatnya permintaan properti yang makin masif," katanya.
sebelumnya
ebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia telah bersertifikat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). Hal itu membuat produk ini mudah masuk ke luar negeri.
Deputi Bidang Koordinator Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Perekonomian, Edy Putra Irawady mengakui, produk perikanan dalam negeri telah mengantongi sertifikat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) sehingga total 9.622 barang dan jasa yang sudah berlabel SNI tersebut.
"Sebanyak 323 produk perikanan asal Indonesia bersertifikat SNI dan telah diakui internasional. Hasilnya bisa dengan mudah memasok ke luar negeri," ujar dia yang menggantikan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Meski tak menjelaskan secara lebih detail, Edy mengatakan, produk perikanan maupun barang dan jasa lain yang sudah mengantongi SNI ini telah memperoleh prasyarat untuk akses pasar ekspor dan impor di luar negeri.
"Jadi bisa di garisbawahi, fungsi standar bukan instrumen teknis untuk menghambat perdagangan, standar juga menjadi keunggulan usaha domestik dan global, standar sebagai identitas perlindungan konsumen dan pengguna," ujarnya.
Standardisasi, tambah Edy, menjadi ukuran transparansi akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Sehingga pemerintah mendorong SNI sebagai standar barang dan jasa dan mengawasi penerapan serta mempermudah perolehan SNI di lapangan.
"Pengembangan SNI wajib dilakukan untuk mendongrak produk yang berdaya saing global dan bisa diterima konsumen internasional. Standar juga melindungi dari ketidakjelasan spesifikasi teknis," kata dia. (Fik/Ahm)
Korporasi AS Kian Gencar Ekspansi di Indonesia
Sejumlah perusahaan swasta asing asal Amerika Serikat semakin gencar melakukan ekspansi bisnis di Indonesia, dalam bentuk penanaman modal dan perluasan jaringan pasar.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, para pebisnis tersebut akan memperkuat jaringan distribusi dan logistik, melihat tumbuhnya pasar Indonesia yang menjanjikan. “Terutama di daerah-daerah yang baik luar Jawa, maupun daerah-daerah yang kita kategorikan sebagai kota-kota kedua atau secondary city,” kata Bayu usai menemui perwakilan dari US-ASEAN Business Council, di Jakarta, Rabu (13/11/2013).
Menurut Bayu, ekspansi perusahaan asing tersebut membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Hal itu dikarenakan mereka tak hanya membangun jalur distribusi dan logistik di kota-kota utama seperti Jakarta, dan Surabaya, melainkan juga di secondary city.
“Beberapa misalnya itu Jawa Timur bagian timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, itu yang beberapa tadi sempat disebut, beberapa daerah itu sangat prospektif,” kata Bayu.
Sejumlah pebisnis yang hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya ialah dari Caterpillar, Hewlett Packard (HW), Protect & Gambler (P&G), Visa, serta Boeing.
Ini Negara Tujuan Orang Indonesia Berinvestasi Properti di Luar Negeri
Berinvestasi properti di mancanegara memang kurang diminati oleh investor asal Indonesia. Berdasarkan hasil survei hanya 2% responden yang menyatakan memiliki properti di mancanegara dan 10% responden yang berencana membeli properti di luar negeri.
Demikian hasil Property Sentiment Survey Triwulan III-2013, yang dilakukan Rumah.com, anak usaha PropertyGuru Group seperti dikutip Selasa (29/10/2013)
Meskipun jumlahnya tak besar, jenis properti yang diminati orang Indonesia di mancanegara antaralain kondominium 55% dan rumah 55%.
Negara yang menjadi incaran adalah Jerman (43%), Australia (33%), Amerika Serikat (24%), Singapura (21%), dan Malaysia (20%). Alasan mereka membeli properti di mancanegara adalah lingkungan yang lebih kondusif.
CEO PropertyGuru Group Steve Melhuish mengatakan sampai saat ini pasar properti Indonesia merupakan pasar yang unik. Sehingga tak mengherankan minat investor properti di dalam negeri masih dominan. +Rinal Purba
"Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi pemerintah Indonesia, untuk dapat membuat program yang menguntungkan konsumen dalam membeli properti. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan tersedianya suplai properti seiring meningkatnya permintaan properti yang makin masif," katanya.
sebelumnya