DAM SUNGAI CIMANDIRI UNTUK PLTU HMI KNPI AKSI
ADA UNSUR POLITIK ATAUKAH UNTUK MEMBELA RAKYAT DEMI KELANGSUNGAN PARA PETANI LEBIH BAIKSimak info di bawah ini
DESA CIBUNTU- Puluhan masyarakat Desa Loji yang didukung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Simpenan, Pamnapas dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Palabuhanratu berunjukrasa ke kantor PLTU Jabar II di Cipatuguran, Desa Citarik, Palabuhanratu, kemarin. Mereka mendesak manajemen membangun DAM di sekitar Sungai Cimandiri.
Dengan menggunakan sejumlah kendaraan bermotor mereka mengawali aksinya di pintu gerbang PLTU. Di sana, mereka membentangkan spanduk dan karton bertuliskan tuntutan warga. Tuntutan warga Desa Loji, Kecamatan Simpenan yakni agar PLTU memprogramkan DAM bantaran Sungai Cimandiri yang berlokasi di Blok Talanca dan Blok Tegallega perbatasan Desa Loji dan Desa Bojongkopo. Meski Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri adalah merupakan wilayah kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat. Namun demonstran meminta PLTU bertanggungjawab. Mereka sempat kesal karena ajuan proposal soal pembangunan DAM kepada PLTU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi delapan bulan lalu, tak dipenuhi. Padahal, DAM sepanjang 2 km dan ketinggian sekitar 2,5 meter itu sangat diperlukan warga.
“Bahkan saya sudah mempertanyakan saat ada pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi di Aula Kecamatan Simpenan bulan lalu. Juga sudah disepakati oleh Asisten Sekretariat Daerah (Asda) I Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi di Setda. tapi hingga kini belum ada kabar kepada masyarakat Loji kapan ada studi lokasi,” kata Kepala Desa (Kades) Loji, MU Sobandie dengan nada lantang.
Dia menganggap, PLTU Jabar II adalah program nasional yang mesti dudukung masyarakat. Namun, dengan keberadaan bangunan PLTU yang kokoh ia menganggap bisa menjadi penyebab penyempitan dan pendangkalan Sungai tersebut yang kini terjadi. Karena Desa Loji dan Simpenan merupakan lumbung pertanian, perikanan dan pariwisata bagi Kecamatan Simpenan sehingga pemilik proyek PLTU yakni PLN dituntut turut bertanggungjawab untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan abrasi disekitar sungai itu. “Kami tidak meminta agar sungai itu segera didam. Namun kami meminta kejelasan agar pengedaman itu diprogramkan dan segera ditinjau ke lokasi,” pintanya.
Senada dikatakan Ketua KNPI Kecamatan Simpenan, Redi Santosa. Ia meminta manajemen PLTU Jabar II agar memprogramkan pengedaman sungai tersebut. Meski ia tidak mendesak kapan pengedaman itu harus dilakukan. “Kami hanya meminta kepastian. Agar pengedaman sungai itu diprogramkan. Karena kami hawatir di masa yang akan datang terjadi banjir. Karena pada 2005 lalu Sungai itu pernah membanjiri warga Loji. Apalagi sudah ada PLTU, kami takut bencana itu datang lebih besar,” khawatirnya.
Sementara itu, Project Manajer PLTU Jabar II, Budi Asmoro menganggap, pengedaman bantaran sungai tersebut adalah kewenangan pemerintah daerah. Meski ia juga mengakui bahwa PLTU juga merupakan rangkaian program pemerintah. “Namun kami tidak bisa melakukan pengedaman itu tanpa adanya perintah dari pemerintah daerah,” kata Budi.
Ia juga membeberkan ketika pihak PLTU harus bertanggung jawab untuk memindahkan Pusat Observasi Bulan (POB) yang dianggap telah terganggu oleh keberadaan bangunan PLTU. “Karena hasil studi bahwa POB itu terganggu PLTU jadi kami juga bertanggungjawab untuk memindahkannya. Namun jastifikasinya ada di Pemerintah sampai tempat pemindahannya juga ditentukan pemerintah daerah. kami hanya pelaksana yang memohonkand ana ke PLN pusat. Meski anggaran untuk memindahkan POB itu mencapai Rp5 miliar,” katanya.
Dengan menggunakan sejumlah kendaraan bermotor mereka mengawali aksinya di pintu gerbang PLTU. Di sana, mereka membentangkan spanduk dan karton bertuliskan tuntutan warga. Tuntutan warga Desa Loji, Kecamatan Simpenan yakni agar PLTU memprogramkan DAM bantaran Sungai Cimandiri yang berlokasi di Blok Talanca dan Blok Tegallega perbatasan Desa Loji dan Desa Bojongkopo. Meski Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri adalah merupakan wilayah kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat. Namun demonstran meminta PLTU bertanggungjawab. Mereka sempat kesal karena ajuan proposal soal pembangunan DAM kepada PLTU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi delapan bulan lalu, tak dipenuhi. Padahal, DAM sepanjang 2 km dan ketinggian sekitar 2,5 meter itu sangat diperlukan warga.
“Bahkan saya sudah mempertanyakan saat ada pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi di Aula Kecamatan Simpenan bulan lalu. Juga sudah disepakati oleh Asisten Sekretariat Daerah (Asda) I Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi di Setda. tapi hingga kini belum ada kabar kepada masyarakat Loji kapan ada studi lokasi,” kata Kepala Desa (Kades) Loji, MU Sobandie dengan nada lantang.
Dia menganggap, PLTU Jabar II adalah program nasional yang mesti dudukung masyarakat. Namun, dengan keberadaan bangunan PLTU yang kokoh ia menganggap bisa menjadi penyebab penyempitan dan pendangkalan Sungai tersebut yang kini terjadi. Karena Desa Loji dan Simpenan merupakan lumbung pertanian, perikanan dan pariwisata bagi Kecamatan Simpenan sehingga pemilik proyek PLTU yakni PLN dituntut turut bertanggungjawab untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan abrasi disekitar sungai itu. “Kami tidak meminta agar sungai itu segera didam. Namun kami meminta kejelasan agar pengedaman itu diprogramkan dan segera ditinjau ke lokasi,” pintanya.
Senada dikatakan Ketua KNPI Kecamatan Simpenan, Redi Santosa. Ia meminta manajemen PLTU Jabar II agar memprogramkan pengedaman sungai tersebut. Meski ia tidak mendesak kapan pengedaman itu harus dilakukan. “Kami hanya meminta kepastian. Agar pengedaman sungai itu diprogramkan. Karena kami hawatir di masa yang akan datang terjadi banjir. Karena pada 2005 lalu Sungai itu pernah membanjiri warga Loji. Apalagi sudah ada PLTU, kami takut bencana itu datang lebih besar,” khawatirnya.
Sementara itu, Project Manajer PLTU Jabar II, Budi Asmoro menganggap, pengedaman bantaran sungai tersebut adalah kewenangan pemerintah daerah. Meski ia juga mengakui bahwa PLTU juga merupakan rangkaian program pemerintah. “Namun kami tidak bisa melakukan pengedaman itu tanpa adanya perintah dari pemerintah daerah,” kata Budi.
Ia juga membeberkan ketika pihak PLTU harus bertanggung jawab untuk memindahkan Pusat Observasi Bulan (POB) yang dianggap telah terganggu oleh keberadaan bangunan PLTU. “Karena hasil studi bahwa POB itu terganggu PLTU jadi kami juga bertanggungjawab untuk memindahkannya. Namun jastifikasinya ada di Pemerintah sampai tempat pemindahannya juga ditentukan pemerintah daerah. kami hanya pelaksana yang memohonkand ana ke PLN pusat. Meski anggaran untuk memindahkan POB itu mencapai Rp5 miliar,” katanya.